Fraksi Gepira Nilai Pemerintahan "Martinus dan Aroni" Tidak Berhasil

Fraksi Gepira saat memyampaikan pendapat akhir |Foto: Budi Gea

Gunungsitoli - Pemerintah Kota Gunungsitoli yang pada tahun 2015 masih dipimpin oleh Walikota, Martinus Lase dan Wakil Walikota, Aroni Zendrato di nilai tidak berhasil oleh Fraksi Gerakan Perubahan Indonesia Raya (Gepira) DPRD Kota Gunungsitoli. Hal itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Gunungsitoli dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli, Selasa (20/9/2016).

Ketidakberhasilan pemerintah pada tahun 2015 yang lalu menurut Fraksi Gepira karena ketidakmampuan Pemerintah dalam menyerap anggaran yang telah ada. Sehingga mengakibatkan  sisa lebih perhitangan anggaran (Silpa) APBD tahun 2015 sebesar Rp. 129.864.892.283,95.

" Fraksi Gepira berpendapat bahwa Walikota Gunungsitoli tidak maksimal dalam melaksanakan program yang direncanakan, dibuktikan masih banyaknya SILPA yang sangat tinggi dan ini adalah salah satu indikator bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak berhasil," ucap anggota Fraksi Gepira Yan Raradodo Gea saat membacakan Pendapat akhir Fraksi di ruang sidang DPRD.

Pendapat Fraksi Gepira tersebut juga dikuatkan oleh Fraksi Partai Demokrat. Fraksi ini juga memiliki catatan kritis terkait Silpa tahun anggaran 2015. Penyebab silpa menurut Fraksi Partai Demokrat salah satunya diakibatkan banyak proyek yang belum terselesaikan pekerjaannya hingga akhir tahun anggaran.

"Besarnya silpa tahun 2015 bagi fraksi partai demokrat bukanlah sebuah prestasi. Justru besaran silpa adalah indikator nyata terdapat pola perencanaan pendapatan dan belanja yang tepat," Ucap Wakil Ketua Fraksi, Nasehati Lase saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi.

Selain kedua Fraksi diatas, Fraksi Hanura dan Golkar juga mengkritisi silpa tahun anggaran 2015. Menurut penilaian Fraksi Golkar terjadinya silpa diakibatkan karena kurangnya daya serap anggaran dari beberapa SKPD. 

"Kurangnya daya serap tersebut dipengaruhi karena tidak maksimalnya jajaran birokrasi dalam melaksanakan berbagai program yang disasarankan untuk pembangunan Kota Gunungsitoli, "Ujar Sekretaris Fraksi Golkar, Sitahan Gea.

Sedangkan, Fraksi Hanura menyayangkan besarnya angka Silpa yang cukup signifikan dari anggaran beberapa SKPD pemerintah Kota Gunungsitoli.

"Fraksi Hanura cukup menyayangkan hak tersebut bisa terjadi, khususnya masalah tunjangan penghasilan guru pada SKPD Dinas Pendidikan, penyerapan anggaran BPJS pada dinas pendidikan,"ucap Alisòkhi Harefa saat membacakan pendapat akhir.

Dari laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Gunungsitoli atas hasil pembahasan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015 dikatakan bahwa pada tahun 2014 juga terdapat Silpa sebesara Rp.92.028.840.277. (Budi Gea)