GMNI Gunungsitoli - Nias Berharap Pemda Sekepulauan Nias Terapkan E-Budgeting
 |
| Yaseroro Zendrato | Foto : Dok.Pribadi |
Gunungsitoli - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Gunungsitoli-Nias, Yaseroro Zendrato mengharapkan Pemerintah Daerah se-Kepulauan Nias untuk menerapkan sistem penganggaran secara eletronik (e-budgeting), selasa (12/12/2017).
Harapan tersebut disampaikannya sejalan dengan rencana Presiden RI, Joko Widodo yang sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penganggaran eletronik (e-budgeting) maupun perencaaan eletronik (e-planing) untuk memperkecil celah-celah korupsi.
"Senin kemarin (11/12/2017) dihadapan peserta Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan. Jokowi menyampaikan sedang menyiapkan Perpres penerapan e-Budgeting, e-Planning, e-Government yang terintegrasi. Harapan kita perpres tersebut agar segera diterbitkan," ucap Yaser.
Menurut Yaser, dengan terbitnya nanti perpres tersebut semua pemerintah daerah wajib akan menjalankannya. Sehingga setiap masyarakat dapat memantau secara langsung anggaran pembangunan di daerahnya.
" Khusus untuk Kepulauan Nias, ada 5 Pemerintah Daerah. Jika sudah diterapkan, kita bisa tahu apa yang pada tahun anggaran berjalan sedang dikerjakan oleh pemerintah, bahkan dapat dengan mudah kita temui jika ada anggaran-anggaran yang tidak tepat, seperti yang baru-baru ini terjadi di DKI Jakarta,"ucapnya.
Mengingat sedang disiapkannya Perpres tersebut, Yaser menyarankan semua pemerintah daerah di Kepulauan Nias agar memulai sejak saat ini. Agar ketika Perpres telah terbit, pemerintah daerah sudah tidak kelabakan lagi.
" Bisa dimulai dengan pembuatan dasar hukumnya di daerah masing-masing, apakah itu lewat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerahnya dulu. Karena kedepannya pun pasti akan menerapkan E-budgeting juga. Tidak usah menunggu perpres, kalau berniat baik, mulailah lebih cepat. Beberapa Daerah sudah memulainya," ujar yaser.
Diakhir penjelasannya, Yaser mengungkapkan bahwa penerapan E-budgeting di Kepulauan Nias akan mampu memutus rantai korupsi secara perlahan. Karena setiap masyarakat dapat memantau secara langsung APBD setiap daerah dan jika ada penganggaran yang tidak tepat bisa langsung diketahui publik. (Ferry Harefa)
