Wakil Ketua PDI-P Nias Ini Kritik Isu 'Jatah Pejabat' Pada Rekrutmen GBD
Wakil Ketua DPC PDIP Nias Yaliso |
Kritik itu disampaikannya karena akhir-akhir ini dunia jagat maya dihebohkan oleh sebuah pemberitaan dari salah satu media online yang menulis bahwa 200 Orang Calon GBD Kabupaten Nias merupakan 'titipan' sejumlah pejabat.
"Saya menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Nias yang membiarkan hal ini terjadi. Kenapa sampai rekrutmen calon GBD ini pakai jatah segala. Hal ini telah mencoreng nama baik Pemerintahan Kabupaten Nias,"tegasnya.
Ia menjelaskan, awalnya ada sebuah pemberitaan salah satu media online di Nias yang mengangkat judul terkait Calon GBD adalah sebagian besar titipan (jatah_red) para pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias. Namun tidak berselang lama, Link berita tersebut telah dihapus tanpa alasan yang jelas.
"Didalam pemeberitaan itu dijelaskan bahwa sejumlah Pejabat di Nias termasuk BB 1 dan BB 2 serta oknum DPRD telah menitipkan sejumlah nama Calon GBD untuk diloloskan,"kesalnya.
Pihaknya berharap agar Pemerintahan Kabupaten Nias segera melayangkan hak jawab kepada media yang telah membuat berita tersebut supaya ada penjelasan resmi kepada masyarakat.
"Ketika Pemerintahan Kabupaten Nias tidak menggubris berita yang sempat membuat heboh warga net itu, maka saya katakan bahwa permainan kata-kata 'jatah' pada calon GBD itu benar adanya,"tuturnya.
Yalisokhi juga mengaku telah mendapat sejumlah informasi bahwa para pejabat yang menitipkan nama-nama Calon GBD itu memperoleh fee hingga jutaan rupiah untuk meloloskan calon tenaga guru di Kabupaten nias itu.
"Kalau sudah menjurus ke masalah uang. Maka mestinya ini harus ditelusuri oleh tim Saber Pungli agar menjadi efek jera di kemudian hari,"tambahnya.
Ketua DPD PAN Kab Nias Paulus Halawa |
"Kalau sudah begini ceritanya, maka diduga kuat berita tentang Pemenang GBD di Kabupaten Nias tahun 2017 adalah titipan Pejabat pemda dan dprd nias adalah benar.
Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pihak dari Pemda atau DPRD Kab Nias yang keberatan atas berita dimaksud,"jelas Paulus.
Lembaga DPRD sebagai lembaga terhormat menurut dia hingga detik ini belum ada kabar untuk melaporkan media yang memberitakan tentang Jatah 25 Anggota DPRD (sesuai pemberitaan) pada penerimaan GBD di kabupaten nias tahun 2017 itu.
"Oleh sebab itu saya menghimbau seluruh insan peduli kabupaten nias untuk bentuk pansus rakyat karena lembaga DPRD untuk kali ini diragukan,"tegas Paulus.
Hingga berita ini tayang, wartanias.com masih belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak Pemerintahan Kabupaten Nias. (Budi Gea)