Terbaru

Bupati Nias Barat Kunjungan Kerja ke BNPP, Apa Yang Dibahas?

Bupati saat ke BNPP |Foto: istimewa 
Nias Barat,- Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely, S.Pd didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat, Yohannes Asarudy Halawa, ST, M. Si, melakukan kunjungan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di jakarta, Senin (05/08/2019).

Kunjungan tersebut merupakan tindaklanjut surat yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat pada bulan Juni lalu terkait dengan Permohonan Nias Barat menjadi Lokasi Prioritas Wilayah Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.

Bupati Nias Barat menjelaskan bahwa Nias Barat yang terletak di sebelah barat Kepulauan Nias memiliki 11 pulau yang tersebar di wilayah samudra hindia sangat rentan terhadap ekspansi dari nelayan-nelayan luar negeri maupun ancaman-ancaman lainnya.


"Saya berharap kiranya pemerintah secara kolektif oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan Kementerian/Lembaga lainnya dapat memperhatikan wilayah kepulauan di Kabupaten Nias Barat," ujar Bupati. 

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Data dan Informasi BNPP, Ir. Anny Julistiani, MBA yang menerima kunjungan Bupati Nias Barat, sangat antusias dan menyambut baik kunjungan dari pemerintah Nias Barat, dan menyampaikan permohonan maaf karena Sekretaris BNPP tidak dapat menerima kunjungan dari Nias Barat karena pada waktu bersamaan sedang mengikuti pelantikan IPDN di Jatinangor.

"Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sudah menerima surat dari Pemerintah Nias Barat dan saat ini sedang dilakukan kajian dan insyaalah tahun depan akan diterbitkan peraturan khusus bagi daerah yang memiliki daerah terluar berbatasan langsung dengan negara lain," ujar Anny. 

Saat ini pihaknya, sedang menyiapkan draft Perpres yang mengatur tentang pengelolaan pulau terluar dan pulau yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga kedepan pengelolaannya lebih terkoordinir.

"Karena di BNPP tidak ada anggaran khusus untuk pembangunan di wilayah perbatasan tersebut tetapi anggarannya berada di Kementerian/Lembaga teknis," tambahnya. (Eksa Zeb/rilis)

Iklan

Loading...
 border=