Paslon Yang Janjikan Program 'Pendidikan Gratis' Itu Pembohongan Publik

praktisi pendidikan yang juga seorang Dosen di Peguruan Tinggi Negeri di Jakarta, Dr. Beniharmoni Harefa, 

Jakarta,- Gelaran Pemilihan Kepala Daerah saat ini sudah memasuki tahap kampanye. Pada tahap ini para calon kepala daerah (Cakada) akan menyampaikan program-program terbaiknya untuk meyakinkan masyarakat, agar kelak memilih mereka pada 9 Desember 2020 mendatang. Termasuk kampanye Pilkada di Pulau Nias.

Menarik disimak program para Cakada terutama program “pendidikan gratis”. Apabila terpilih maka kita akan gratiskan pendidikan. Hal ini wajar saja disampaikan terutama dalam menarik perhatian dan simpati para pemilih. 

Namun dalam pandangan praktisi pendidikan yang juga seorang Dosen di Peguruan Tinggi Negeri di Jakarta, Dr. Beniharmoni Harefa, program pendidikan gratis, mustahil dapat terwujud. 

“Program pendidikan gratis, mustahil dapat terwujud, pelaksanaan operasional pendidikan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari honor/gaji tenaga pendidik, karyawan, fasilitas pendidikan, dan berbagai biaya operasional lainnya yang itu membutuhkan anggaran yang tidak gratis”, ujar Dr. Beni saat bincang-bincang dengan wartanias.com via daring, Jumat (25/09 /2020). 

“Jangan lupa, tujuan pendidikan adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas/ bermutu. Untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermutu, maka harus ada harga yang dibayar disana. Menghasilkan sesuatu yang bermutu harus ada pengorbanan disana. Singkatnya pendidikan bekualitas/ bermutu itu, tidaklah gratis," lanjut Dr. Beni yang menamatkan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada melalui program beasiswa Kementrian Pendidikan.

Berbicara pendidikan gratis dalam konteks Pulau Nias sendiri, hal ini pernah dialami oleh salah satu Kabupaten di Pulau Nias pada tahun 2012. 

Pada awalnya pemerintah daerah menurut dia, menjanjikan pendidikan gratis bagi setiap orang yang sekolah dan kuliah di Kabupaten tersebut. Dalam perjalanannya lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan Kabupaten tersebut, tidak berjalan lancar karena memerlukan biaya operasional. Pada akhirnya kebijakan pendidikan gratis tersebut berantakan dan tidak dapat terselesaikan dengan baik. 

"Bahwa yang paling logis dan dapat diterima oleh akal sehat, sebaiknya para Cakada menyampaikan akan memberikan perhatian utama pada kemajuan pendidikan, perhatian itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran Daerah pendidikan. Memberikan beasiswa bagi siswa/ mahasiswa berprestasi tetapi tidak mampu," tegas Dr. Beni yang juga ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jakarta.

Menurut dia, pengalokasian anggaran daerah lebih optimal dan lebih besar untuk mengelola pendidikan, juga dapat memberikan subsidi bagi operasional pendidikan. 

" Sehingga tidak akan ada lagi di Pulau Nias anak putus sekolah, semua harus mendapatkan pendidikan yang sama dan berkualitas, karena Pemerintah Daerah sudah memberikan subsidi bagi lembaga pendidikan yang ada agar digunakan untuk kelangsungan pendidikan," tuturnya. 

Ia menegaskan, sebagai seorang yang sehari-hari bekerja di lembaga pendidikan dan sebagai pengelolanya, pendidikan gratis mustahil dapat berjalan bahkan tidak mungkin ada. Apabila program pendidikan gratis ini terus digunakan oleh para Cakada dalam kampanye untuk meraih simpati masyarakat, maka dapat dipastikan program ini mustahil dan itu merupakan pembohongan publik. (red)