Bappeda Nias Barat Ikuti Penilaian Kinerja Pencegahan Stunting Terintegrasi

Bappeda Nias Barat |Foto: Eksaudin Zebua

Nias Barat,- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias Barat mengikuti penilaian kinerja pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi secara daring, Selasa (06/10/2020) di Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat Jalan Soekarno Hatta nomor 03 Lahomi.

Kepala Bappeda selaku Ketua Tim koordinasi percepatan penurunan stunting Kabupaten Nias Barat diwakili Sekretaris Bappeda Kabupaten Nias Barat Sonifati Zebua, M.M, bersama anggota tim koordinasi lainnya mengikuti kegiatan penilaian kinerja pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi Tahun 2020 tersebut.

Diawali dengan pemaparan gambaran umum Kabupaten Nias Barat, kondisi perkembangan stunting dan pelaksanaan aksi ingtegrasi penurunan stunting di Kabupaten Nias Barat oleh Sekretaris Bappeda kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dan penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Sekretaris Bappeda Kabupaten Nias Barat menjelaskan beberapa indikator aspek kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Nias Barat masih sangat jauh berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. 

Kemudian persentase balita stunting di Kabupaten Nias Barat relatif masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. 

“Bila ditinjau dari indikator aspek kesejahteraan masyarakat, antara lain Indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin Kabupaten Nias Barat masih berada jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Kemudian berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Nias Barat pada tahun 2016, persentase balita stunting (usia 0-23 bulan) mencapai 36,2 persen dengan rincian balita pendek sebanyak 14,2 persen dan sangat pendek sebanyak 22 persen yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu. Kemudian pada tahun 2018 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi status gizi balita sangat pendek 20,10 persen dan pendek 25,76 persen”, papar Sekretaris Bappeda.

Dari 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting tahun 2020, Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan aksi 1 sampai aksi 5. Pada Aksi 1, telah ditetapkan 14 Desa Lokus di 8 Kecamatan, Aksi 2 Rencana Kerja dan Tindaklanjut yaitu validasi data anak yang tergolong kategori pendek dan sangat pendek, koordinasi dan konvergensi lintas program dan lintas sektor, penguatan penggerakan dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif di desa lokus, pelaksanaan kampanye dan deklarasi penurunan stunting dan monitoring evalasi lintas program dan multi sektor. 

"Aksi 3 yaitu pelaksanaan rembuk stanting tingkat kabupaten pada tanggal 14 Juli 2020," ujarnya.

Melalui pelaksanaan rembuk stunting dimaksud dihasilkan kesepakatan dan komitmen terkait percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Nias Barat yang ditandatangani oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Ketua TP PKK, Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah dan Desa Lokus. 

Kemudian Aksi 4 yaitu penerbitan regulasi terkait penanganan stunting di Kabupaten Nias Barat dan Aksi 5 yaitu Pembinanan KPM oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. 

Hasil penilaian Kinerja Kabupaten Nias Barat dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi oleh Tim Penilai Provinsi Sumatera Utara  yang terdiri Dinas Kesehatan, Bappeda dan Dinas PMD, pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nias Barat secara umum mendapat apresiasi dari Tim. 

Kemudian Tim penilai menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat antara lain pemutakhiran data balita dengan kategori pendek dan sangat pendek agar tetap dilakukan kemudian disarankan supaya peran pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Lembaga terkait lainnya lebih ditingkatkan lagi dalam upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Nias Barat. (Eksaudin Zebua)