OPINI: Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah: Apa Artinya dan Bagaimana Meraihnya
 |
| Asep Rudi |Foto: istimewa |
Penulis: Asep Rudi (Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Gunungsitoli)
Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.
Ada 3 pemerintah daerah di Kepulauan Nias yang berhasil meraih predikat tertinggi opini pemeriksaan laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan tahun 2021.
Ketiganya adalah Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat. Bagi pemerintah Kota Gunungsitoli opini WTP ini adalah yang keempat secara berturut-turut sejak tahun 2018.
Adapun bagi pemerintah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat ini adalah pertama kalinya meraih opini WTP.
Lalu apa sebenarnya opini pemeriksaan laporan keuangan itu? Apa saja jenisnya? Dan bagaimana memperolehnya? Berikut penjelasan singkatnya.
Opini pemeriksaan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Ada 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diperiksanya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) adalah opini tertinggi audit yang berarti bahwa laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah telah menyelenggarakan prinsip dan praktik akuntansi sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi yang dimaksud adalah standar akuntansi pemerintah daerah. Opini WTP tidak harus berarti bahwa laporan keuangan itu benar-benar bebas dari kesalahan. Namun kesalahan yang ada dianggap tidak material sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) adalah opini audit yang berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk pos atau akun tertentu yang menjadi pengecualian. Ada sebagian akuntan yang memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam pos tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya opini WDP itu lebih dekat ke opini tidak wajar dari pada ke opini WTP.
Opini tidak wajar (adversed opinion) adalah opini audit yang berarti bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Pada dasarnya opini ini adalah opini terendah yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit.
Opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer opinion) artinya auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit.
Oleh sebagian akuntan opini ini dianggap bukanlah sebuah opini karena jika auditor menolak memberikan pendapat berarti tidak ada opini yang diberikan terhadap laporan keuangan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak memperoleh keyakinan yang cukup untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan wajar atau tidak.
Biasanya opini ini diberikan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh entitas pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar atau auditor tidak dapat menyelesaikan semua prosedur audit yang direncanakan.
Lalu, apa yang harus dilakukan entitas pemerintah yang diaudit untuk memperoleh opini tertinggi pemeriksaan keuangan?
Karena opini adalah output dari proses audit, maka kualitas opini yang diperoleh ditentukan oleh kualitas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses audit berlangsung.
Pada dasarnya audit adalah membandingkan fakta yang tercermin dalam bukti-bukti ini dengan kriteria laporan keuangan yang baik. Semakin sesuai laporan keuangan dengan kriteria itu, semakin berkualitas laporan keuangan itu dan karenanya auditor juga akan memberikan opini yang semakin baik.
Kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas laporan keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ada 4 yaitu kesesuaian dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan, kecukupan pengungkapan, dan efektifitas pengendalian intern.
Pada dasarnya opini adalah hasil dari interaksi antara auditor dengan entitas yang diaudit (auditee). Jadi, ini adalah tentang komunikasi dan kepercayaan. Maka auditee harus mengerti apa yang diinginkan oleh auditor yang pada dasarnya adalah ingin meyakini bahwa laporan keuangan yang disusun pemerintah itu sudah memenuhi kriteria.
Untuk itu pemerintah perlu mendukung auditor dengan menyediakan semua bukti yang dibutuhkan agar auditor memiliki keyakinan yang cukup untuk menyatakan pendapatnya. Dan pada akhirnya jika pemerintah telah melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan aturan, merancankan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar, dan mengungkapkan informasi keuangan secara lengkap, lalu pemerintah berhasil meyakinkan auditor dengan bukti-bukti yang disampaikan, maka opini terbaik akan diperoleh.
Namun di atas itu semua, yang paling penting tetaplah kemauan dan kemampuan pemerintah untuk bekerja sesuai dengan aturan, menerapkan pengendalian dengan efektif, menyusun laporan keuangan sesuai standar, dan mengungkapkan semua informasi keuangan secara lengkap.
