Terbaru

Masyarakat Harapkan Transparansi Penggunaan Anggaran oleh BPP Kepulauan Nias

Budiyarman Lahagu | Foto: Budi Gea
Gunungsitoli - Selang beberapa waktu tersebarnya informasi ditundanya pembentukan Propinsi Kepulauan Nias oleh DPR RI beberapa waktu lalu, beberapa masyarakat Kepulauan Nias mulai mempertanyakan transparansi anggaran yang telah di pergunakan oleh Panitia BPP Kepulauan Nias  dalam pengurusan proses pembentukan Provinsi Kepulauan Nias selama ini.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pemuda Kota Gunungsitoli Budiyarman Lahagu kepada wartawan media online wartanias.com di depan Sekretariat BPP Kepulauan Nias yang beralamat di Jl. Gomo Kota Gunungsitoli, Selasa (7/10/2014).

Ianya menuturkan bahwa seharusnya Panitia Pemekaran harus transparan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBD masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Nias selama ini.

"Seharusnya Panitia pemekaran itu harus transpran dan terbuka serta harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang kabarnya berasal dari APBD masing-masing kabupaten/kota yang ada dikepulauan nias ini kepada masyarakat karena uang tersebut berasal dari masyarakat", ujar Budiyarman.

Sementara itu, salah seorang kepala daerah yang tergabung dalam Forum Kepala Daerah (FORKADA) Kepulauan Nias, Walikota Gunungsitoli Martinus Lase ketika di wawancarai  didepan gedung DPRD Kota Gunungsitoli usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli pada penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD Kota Gunungsitoli TA.2015 mengatakan bahwa anggaran tersebut merupakan biaya operasional para panitia BPP.

"Itukan biaya operasional BPP, dan tentu kan ada anggaranya yang dibutuhkan untuk semua kegiatan kegiatan yang sudah dibentuk BPP, tentukan ada biaya operasional dan itu kan seperti apa dan setiap tahun itu kegiatan kegiatan BPP itu sudah diprogramkan", ujar Martinus (Budi Gea)
 border=  border=

Terbaru

Gunungsitoli

Nias

Nias Utara